Pedoman Media Siber
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menilai, data yang disampaikan ICW sudah mengarah pada fitnah dan pembunuhan karakter. Dirinya menegaskan jika Komisi III mendorong revisi UU KPK tidak bertujuan untuk melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.
"Ini untuk mensinergikan antar-institusi penegak hukum sehingga tidak terjadi kegaduhan dalam penegakan hukum yang dilakukan antar-para penegak hukum seperti kasus cicak dan buaya," ujar Suding, Sabtu (29/6).
Politikus Hanura ini meminta rilis yang dikeluarkan oleh ICW itu harus dibuktikan lewat jalur hukum. Dengan begitu, Dia berharap agar ke depan ICW tidak seenaknya melakukan fitnah terhadap seseorang.
"Insya Allah Senin saya lapor (Bareskrim Polri). Saya kira ini langkah tepat untuk membuktikan tudingan ICW tersebut," katanya.
Senada dengan Suding, Politikus Golkar Bambang Soesatyo juga akan menempuh jalur hukum karena telah merasa difitnah oleh hasil rilis ICW. "Saya sendiri tengah mempersiapkan langkah hukum atas suatu tudingan tersebut," tegas Bambang.
Anggota Komisi III ini menampik jika dirinya disebut-sebut terlibat dalam perkara kasus korupsi Korlantas Mabes Polri yang melibatkan mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Djoko Susilo.
Kemudian, anggota DPR yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi adalah politisi PPP, Ahmad Yani . Tak terima dengan tudingan tersebut, anggota Komisi III ini pun berencana menggugat ICW.
"Kita lihat saja, kalau kata-katanya menyudutkan dan bertendensi pembunuhan karakter saya akan melakukan langkah hukum," Yani.
Yani menilai, indikator yang digunakan ICW sangat tidak masuk akal. Pasalnya, dirinya hanya sebatas mengkritik KPK.
"Apa indikatornya saya tidak pro pemberantasan korupsi? Kalau karena kritik saya ke KPK, apakah bentuk kecintaan harus dengan memuji dan menjilat KPK?" sambungnya.
Tak mau kalah dengan rekan-rekannya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga geram dengan tudingan ICW yang menyebut dirinya termasuk politisi tanpa komitmen pemberantasan korupsi. Politisi nyentrik asal Sumatera ini segera melaporkan ICW ke polisi karena merasa difitnah.
"ICW itu sudah menyebar fitnah. Saya akan laporkan mereka ke Bareskrim segera," tegas Sutan.
Sutan memastikan, tudingan itu semakin membuktikan bahwa ICW lembaga yang tidak kredibel dalam mengungkapkan fakta yang menurutnya asal-asalan. Dia menilai ICW bekerja berdasarkan siapa yang membayar untuk memfitnah orang.
"Harus diketahui siapa yang membayar mereka untuk menyebar fitnah yang sungguh kejam ini," imbuhnya.
Seperti diketahui, ICW merilis 36 nama calon anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Kriteria penilaian itu dilihat dari sepak terjang politikus tersebut selama berkiprah. Mereka yang terjerat korupsi, atau mereka yang namanya disebut dalam sidang kasus korupsi.
"Termasuk politikus yang pernah mengeluarkan pernyataan di media menyerang KPK atau berniat merevisi UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK," kata peneliti ICW Donal Fariz dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (28/6).
Berikut 36 nama para politikus yang dinilai bermasalah itu:
1. Aziz Syamsuddin Golkar
2. Desmond Junaidi Mahesa Gerindra
3. Herman Hery PDI Perjuangan
4. Bambang Soesatyo Golkar
5. Edhie Baskoro Yudhoyono Demokrat
6. Mahyudin Golkar
7. I Wayan Koster PDI Perjuangan
8. Said Abdullah PDI Perjuangan
9. Mirwan Amir Partai Demokrat
10. Abdul Kadir Karding PKB
11. Olly Dondokambey PDI Perjuangan
12. Jhonny Allen Marbun Partai Demokrat
13. Ahmad Yani PPP
14. Syarifuddin Suding Hanura
15. Nasir Djamil PKS
16. Idris Laena Golkar
17. Achsanul Qosasih Partai Demokrat
18. Zulkifliemansyah PKS
19. Ignatius Mulyono Partai Demokrat
20. Nudirman Munir Golkar
21. Setya Novanto Golkar
22. Kahar Muzakir Golkar
23. Adang Darajatun PKS
24. Fahri Hamzah PKS
25. Ribka Tjiptaning PDI Perjuangan
26. Pius Lustrilanang Gerindra
27. Melchias Marcus Mekeng Golkar
28. M Nasir Partai Demokrat
29. Vonny Anneke Panambunan Gerindra
30. Nazaruddin Sjamsuddin PBB
31. Sutan Bhatoegana Partai Demokrat
32. Marzuki Alie Partai Demokrat
33. Priyo Budi Santoso Golkar
34. Maz Sopacua Partai Demokrat
35. Charles Jonas Mesang Golkar
36. H Achmad Farial PPP
MERDEKACOM
Teknologi
