Pedoman Media Siber
Produksi minyak nasional terus turun. Sumur baru dengan cadangan besar juga belum ditemukan. Alhasil, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 menurunkan target produksi dari 930.000 barel per hari menjadi hanya sekitar 840.000 barel.
Pertamina termasuk operator kilang minyak yang mengalami seret produksi. Bahkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai BUMN itu termasuk yang bekerja tak sesuai target lifting.
Juru bicara Pertamina Ali Mundakir menolak anggapan SKK Migas. Menurutnya, fenomena penurunan jumlah produksi merupakan gejala nasional.
Pihaknya menilai sebagai langkah antisipasi pemerintah harus tanggap dan mempercepat penemuan sumur minyak baru. Perseroan sendiri sebetulnya sudah berusaha menggenjot produksi sumur lama semaksimal mungkin.
"Fenomena penurunan produksi kan nasional, enggak cuma Pertamina, itu kita sudah mengupayakan peningkatan dari lapangan-lapangan yang sudah beroperasi," ujarnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (9/7).
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menilai anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina E&P belum memenuhi target produksi minyaknya. Realisasi lifting minyak Pertamina EP pada 2013 sebesar 132.300 barel per hari. Namun, realisasinya baru mencapai 122.500 barel.
Demikian pula untuk produksi gas. Dari target 845 mmscfd, Pertamina EP hanya sukses merealisasikan 802 mmcfd.
Menurut Pertamina, solusi menggenjot produksi adalah memperbanyak eksplorasi. Hanya saja ada kendala perizinan yang dinilai menghambat kerja KKKS.
Ali mengatakan, pemerintah harus memikirkan pemangkasan perizinan, supaya eksplorasi jadi lebih lancar dan cepat dikerjakan.
"Bayangkan, mengurus izin eksplorasi harus melewati 43 meja, lebih baik kita cari jalan penyelesaian, terutama di pihak regulator harus menyelesaikan ini. Sehingga para KKKS bisa menjalankan eksplorasi lebih lancar dan produksi bisa naik," kata Ali.
Persoalan perizinan ini juga telah diamini Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas Nugrahani Pudyo. Menurutnya, kendala perizinan masih jadi alasan utama lambatnya realisasi pengeboran. Padahal 2013 telah dicanangkan SKK Migas sebagai tahun pengeboran.
"Kendalanya pelayanan, seperti tumpang tindih lahan dan perizinan. (KKKS) ya mengeluh keadaan seperti ini. Kita berusaha mencari sinergi, mencari jalan paling bagus," ujar Pudyo beberapa waktu lalu.
[bmo/mdk]
Teknologi
