Jakarta - Pengangkatan 27.241 tenaga honorer kategori 1 (K1) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum tuntas.
Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) untuk 7.257 orang honorer
K1 terganjal karena belum ada usul dari instansi masing-masing.
Pelaksana pemberkasan NIP tenaga honorer K1 itu ada di Badan Kepegawaian
Negara (BKN).
Kepala BKN Eko Sutrisno mengatakan, dari seluruh tenaga honorer
K1 yang wajib diproses NIP-nya, baru ada 19.714 orang yang sudah beres.
"Sisanya belum bisa diproses karena belum ada usul dari instansi masing-masing," tandas Eko kemarin.
Eko menjelaskan posisi BKN adalah sebagai lembaga yang memroses
pemberkasan NIP jika sudah ada usul dari instansi tempat tenaga honorer
K1 tadi bekerja. Meski secara prinsip seluruh tenaga honorer K1 wajib
diangkat menjadi CPNS, BKN tetap menunggu usul dari insansi.
System yang berlaku untuk pengangkatan tenaga honorer K1 itu sama dengan pengangkatan CPNS dari pelamar umum.
Meski pelamar umum dinyatakan lulus tes CPNS, tetapi jika
instansi tempatnya akan bekerja belum mengajukan usul maka BKN tidak
bisa memroses penerbitan NIP.
Muncul sejumlah dugaan kenapa instansi tidak segera melakukan pemberkasan NIP untuk tenaga honorer K1 mereka.
Di antaranya mereka menunggu polemik pengangkatan honorer K1
benar-benar tuntas. Pihak BKN tidak menutup mata di sejumlah daerah
masih ada polemik pasca pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi CPNS.
Ada sejumlah orang yang yakin dirinya masuk kategori tenaga
honorer K1, tetapi batal diangkat menjadi CPNS. Polemik-polemik seperti
itu sedang dibereskan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Eko menuturkan, penerbitan NIP adalah tugas sehari-hari BKN.
Karena itu lambatnya usul pemberkasan NIP akan mengganggu tugas utama
BKN. Tetapi dia siap mengeluarkan batas akhir pengajuan NIP untuk tenaga
honorer K1.
"Kita sedang berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB untuk menetapkan
batas akhir pemberkasan NIP untuk honorer K1," pungkasnya. (wan/oki/plasa.msn)
