Customer Service
Informasikan kebutuhan Anda melalui SMS Center kami di 0877-500-86-500
Fanpage
Comments
Template Information
KELAUTAN DAN PERIKANAN|KP
Otomotif
INFO UTAMA
Pages
ADVERTISEMENT
Untuk Anda yang ingin menjual barang Anda lebih aman, segera hubungi Marketing Infomadura.com
Email kami:
maduraexposenews@gmail.com
serba - serbi
Sport
Featured Post 6
Sosial - Politik
Powered by Blogger.
?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts1\"><\/script>");
-
?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts2\"><\/script>");
Labels:
Nasional
Manado - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
(BPH) Migas, Fahmi Harsandono mengatakan di Sulawesi Utara (Sulut) belum
ada kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus nelayan.
"Kita tidak ada kuota nelayan sektoral. Tapi kalau secara nasional teralokasi sekitar 2,7 juta KL yang dibagi ke seluruh kabupaten dan kota," kata Fahmi di Bitung, saat melakukan kunjungan kerja dengan BPK RI, Sabtu (13/04).
Dia mengatakan, beberapa waktu lalu sempat meminta kepala-kepala daerah agar membuat rincian per sektor pengguna, namun banyak yang belum memberikan.
Pada akhirnya, kata dia, pemberian kuota hanya berdasarkan tren penggunaan pada tahun sebelumnya, sehingga langkah yang paling tepat yang harus dilakukan adalah mendatangi langsung sentra-sentra nelayan untuk melihat lebih dekat lagi keluhan cukup tidaknya pasokan solar yang disediakan Pertamina di setiap "Solar Packed Dealer" Nelayan (SPDN).
"Kami ingin mendapatkan masukan terkait ketersediaan pasokan BBM jenis solar khusus untuk nelayan," kata dia.
Dia juga mengharapkan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, selain Pertamina dan BPH Migas.
Sementara itu, Anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa mengemukakan, jajarannya memiliki kewenangan untuk memastikan apakah ketersediaan BBM dinikmati nelayan.
"Kalau sampai tidak dinikmati nelayan, pasti ada yang salah. Jangan sampai BBM bersubsidi ini dinikmati orang lain yang tidak berhak mendapatkannya. Kami akan mengawasinya," tandasnya. (K-2/yan/kom)
"Kita tidak ada kuota nelayan sektoral. Tapi kalau secara nasional teralokasi sekitar 2,7 juta KL yang dibagi ke seluruh kabupaten dan kota," kata Fahmi di Bitung, saat melakukan kunjungan kerja dengan BPK RI, Sabtu (13/04).
Dia mengatakan, beberapa waktu lalu sempat meminta kepala-kepala daerah agar membuat rincian per sektor pengguna, namun banyak yang belum memberikan.
Pada akhirnya, kata dia, pemberian kuota hanya berdasarkan tren penggunaan pada tahun sebelumnya, sehingga langkah yang paling tepat yang harus dilakukan adalah mendatangi langsung sentra-sentra nelayan untuk melihat lebih dekat lagi keluhan cukup tidaknya pasokan solar yang disediakan Pertamina di setiap "Solar Packed Dealer" Nelayan (SPDN).
"Kami ingin mendapatkan masukan terkait ketersediaan pasokan BBM jenis solar khusus untuk nelayan," kata dia.
Dia juga mengharapkan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, selain Pertamina dan BPH Migas.
Sementara itu, Anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa mengemukakan, jajarannya memiliki kewenangan untuk memastikan apakah ketersediaan BBM dinikmati nelayan.
"Kalau sampai tidak dinikmati nelayan, pasti ada yang salah. Jangan sampai BBM bersubsidi ini dinikmati orang lain yang tidak berhak mendapatkannya. Kami akan mengawasinya," tandasnya. (K-2/yan/kom)
FASHION
© Copyright 2014 PT.MFN GROUP
www.infomadura.com|Toko Online Madura
www.infomadura.com|Toko Online Madura