Djamak Bakal Calon Pilkades Lalangon Yang Dicoret Panitia Pilkades Setempat - Maduratani.com/Ferry Arbania
Sumenep (Maduratani.com) - Pegawai Dishub Gugat Panitia
PilkadesLalangon Ke PTUN Dicoret tanpa alasan dari bursa calon Pilkades 2013 Desa Lalangon,
Kecamatan Manding, Sumenep, membuat Djamak terpaksa menempuh jalur hukum dengan
cara menggugat Panitia Pilkades setempat ke pihak PTUN (Pengadilan Tata Usaha
Negara) Surabaya.
“Padahal saya sudah melengkapi semua persyaratan, termasuk dari pimpinan
saya dan Pak Bupati. Kok bias-bisanya Panitia Pilkades itu mencoret nama saya
tanpa alasan jelas”, kata Djamak saat dikonfirmasi dirumahnya, Desa Lalangon,
Kecamatan Manding, baru-baru ini.
Langkah Djamak menempuh jalur hokum itu dibuktikan dengan terbitnya
registrasi nomor perkara 53/G/2013/PTUN SBY berisi 4 poin materi gugatan. Salah
satunya terkait dengan ijin tertulis Bupati yang tidak disertakan pada saat
Djamak mendaftar.
“Saat mendaftar Pak Bupati sedang tidak di Sumenep dan saya sudah
mengantongi ijin sebelum pendaftaran ditutup panitia. Ini kok masih
dipersoalkan”, imbu laki-laki yang bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan
Pemkab Sumenep.
Sementara Rifa’I, Kuasa Hukum pelapor, kepada wartawan langsung menunjuk
pasar 18 ayat (1) Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa.
“Dalam peraturan itu sudah jelas, bahwa seorang PNS cukup mengantongi ijin
tertulis dari pimpinan instansi tempat bekerja dan tak perlu rekomendir dari
bupati”, jelasnya.
Pihaknya juga merujuk Perbub Nomor 1 Tahun 2013 pada form 7 angka 3
menyebutkan, bakal calon Kades dari unsure PNScukup melengkapi persyratan umun, administrasi dan ijin tertulis dari
pimpinan dinasnya.
“Bisa juga calon dari PNS itu harus mengantongi ijin tertulis bupati, jika
saja yang bersangkutan berada dibawah kendali bupati langsung, seperti halnya
ajudan bupati, Kepala Dinas dan Sekda”, imbuhnya. (fer/*)
