Sumenep (maduratani.com) - Besarnya pembayaran
lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) di sejumlah tempat di Kabupaten Sumenep
mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan, termasuk dari pihak legislative.
Bambang Prayogi, Ketua
Komisi B DPRD setempat dihubungi sejumlah media, baru-baru ini mengatakan,
besarnya volume pembayaran rekening listrik untuk PJU untuk tahun 2012 lalu, sudah
mencapai Rp9,78 miliar dan cost itu lebih tinggi dari penerimaan pajak
penerangan jalan yang disediakan.
“Income pajak PJU yang
diterima Pemkab sepanjang 2012 hanya Rp7,53 miliar. Berarti cost pembayaran
rekening listrik jauh tidak seimbang. Ini perlu dibahas lebih serius dengan
seluruh pihak terkait”, papar Bambang Prayogi, anggota dewan dari FPDIP DRPD
Sumenep.
Pihaknya berharap
adanya solusi cerdas atas tidak imbangnya pemasukan dan pengeluaran pemasangan
PJU semisal penerangan jalan tidak lagi menggunakan listrik (PLN) tetap dengan
menggunakan tenaga surya atau energy matahari.
Sejumlah pihak
sudah diajak duduk bersama, namun kata Bambang, belum ada solusi berarti
terkait pemecahan masalah terhadap tingginya pembayaran rekening listrik per
bulannya.
“DPRD perlu
mengetahui angka riil pemasangan jumlah lampu yang dilakukan selama ini. Inventarisasi
diperlukan untuk mengantisipasi adanya pemasangan PJU liar dilur sepengatahuan
Pemerintah daerah”, imbuh politisi yang juga ketua Komisi B DPRD Sumenep ini.
Sebelumnya, dijelaskan oleh pihak Manager PLN Rayon
Sumenep, Dasih Listyanto, untuk jumlah pemasangan lampu PJU yang pembiayaannya
ditanggung pemerintah daerah berjumlah 3.200 unit.
Jumlah itu, kata Dasih,
sudah mencakup seluruh rayon Sumenep, yakni Kecamatan Pragaan dan Ambunten. “Pembayaran
rekening listrik untuk seluruh lampu PJU itu sudah sesuai dengan procedural”,
terangnya.(*/fer)
