Pedoman Media Siber
Penegakan Hukum I Pejabat Publik Perlu "Rule of Moral"
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud
MD, mengatakan saat ini masih menganalisis partai politik yang akan
digunakannya menjadi "kendaraan" untuk maju dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2014.
"Komunikasi politik dengan semua (partai politik) masih dilakukan dan masih saya analisis. Saya punya prinsip penegakan hukum, demokratis, dan transparan," katanya seusai peluncuran buku bertajuk "Sahabat Bicara Mahfud MD" di Jakarta, Senin.
Mahfud mengatakan dengan ketiga prinsipnya itu, dirinya tidak akan terjebak dengan penyanderaan politik ketika nanti menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Karena itu, menurut dia, semuanya masih dianalisis segala kemungkinannya.
Dia menegaskan dirinya siap maju dalam bursa calon Presiden dan Wakil Presiden asalkan rakya mendukungnya. Hal itu, menurut dia, ditunjukkan dengan dukungan sahabat-sahabat untuk mendorongnya memimpin bangsa Indonesia.
"Saya mengambil kesimpulan ketika Gus Solah memberikan dukungan untuk tidak lagi mengatakan tidak bersedia. Lalu, muncul gelombang untuk mendorong saya untuk maju sehingga kalau rakyat dukung saya siap," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, hasil beberapa lembaga survei menyebutkan dirinya masuk dalam bursa capres dan cawapres sehingga menjadi hal yang menguatkannya maju dalam pemilu presiden dan wakil presiden mendatang.
Menurut dia, kesiapannya saat ini baru dilakukan dalam konteks komunikasi politik dengan semua kalangan. Karena, menurut dia, dirinya menjalankan prinsip tetap berusaha mencapai tujuan yang diinginkan.
"Apa yang menjadi suara langit dengan suara rakyat dan suara akar rumput itu ada yang mengatur, kita tetap berusaha," katanya.
Mahfud menilai semua capres dan cawapres yang ada saat ini tidak ada yang kuat posisinya. Menurut dia, semua calon dari internal maupun eksternal parpol semua posisinya sama.
Sebanyak 56 tokoh nasional mengemukakan penilaian, harapan, dan masukannya kepada mantan Ketua MK tersebut yang dituangkan dalam buku berjudul "Sahabat Bicara Mahfud MD".
Buku setebal 500 halaman yang diluncurkan di Jakarta itu memuat berbagai keputusan penting yang dihasilkan MK semasa kepemimpinan Mahfud MD. Selain itu, juga sejumlah terobosan penting dalam dunia hukum.
Perlakuan Sama
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum sangat penting dilakukan, terutama setelah 15 tahun reformasi.
"Penegakan hukum itu jadi sangat penting dalam arti memperlakukan hukum kepada warga negara yang sama harus dilakukan,” kata Sri Sultan.
Dia mengatakan pejabat publik jangan hanya berbicara penegakan hukum, tetapi juga penegakan moral. Menurut dia, apabila ada masalah yang menimbulkan delegitimasi kelembagaan, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
"Kepada pejabat publik, perlu dilakukan rule of moral, bukan hanya rule of law,” ujar dia.
Sri Sultan mengatakan dalam kondisi hukum saat ini kita tidak bisa menyalahkan siapa pun. Menurut dia, penegakan hukum selama ini dijalankan tidak konsisten dan hukum bisa dibeli dengan uang.
Sultan mengingatkan, saat ini, ancaman konflik membayang di depan mata.
Kehidupan toleransi antar-umat beragama tengah terdegradasi, terdesak oleh tindakan dan sikap intoleransi yang terus menguat. Toleransi semakin terkikis oleh sikap apriori. Kenapa semua itu terus terjadi? Menurut dia, karena hukum tak ditegakkan dengan konsisten. Hukum tak lagi jadi panglima sebab bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Padahal bangsa ini punya ajimat atau pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Sayangnya, Pancasila semakin disepelekan. Banyak dipidatokan, tapi tak diaplikasikan.
"Pancasila diakui, tapi kenyataannya keseharian masyarakat justru menganut pragmatisme, oportunisme, dan hedonisme,” kata dia. Yang menyedihkan nilai-nilai itulah yang justru dianggap sahih serta modern oleh masyarakat. Hal itu diperparah dengan minimnya teladan dari pemimpin.
KORANJAKARTA|
"Komunikasi politik dengan semua (partai politik) masih dilakukan dan masih saya analisis. Saya punya prinsip penegakan hukum, demokratis, dan transparan," katanya seusai peluncuran buku bertajuk "Sahabat Bicara Mahfud MD" di Jakarta, Senin.
Mahfud mengatakan dengan ketiga prinsipnya itu, dirinya tidak akan terjebak dengan penyanderaan politik ketika nanti menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Karena itu, menurut dia, semuanya masih dianalisis segala kemungkinannya.
Dia menegaskan dirinya siap maju dalam bursa calon Presiden dan Wakil Presiden asalkan rakya mendukungnya. Hal itu, menurut dia, ditunjukkan dengan dukungan sahabat-sahabat untuk mendorongnya memimpin bangsa Indonesia.
"Saya mengambil kesimpulan ketika Gus Solah memberikan dukungan untuk tidak lagi mengatakan tidak bersedia. Lalu, muncul gelombang untuk mendorong saya untuk maju sehingga kalau rakyat dukung saya siap," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, hasil beberapa lembaga survei menyebutkan dirinya masuk dalam bursa capres dan cawapres sehingga menjadi hal yang menguatkannya maju dalam pemilu presiden dan wakil presiden mendatang.
Menurut dia, kesiapannya saat ini baru dilakukan dalam konteks komunikasi politik dengan semua kalangan. Karena, menurut dia, dirinya menjalankan prinsip tetap berusaha mencapai tujuan yang diinginkan.
"Apa yang menjadi suara langit dengan suara rakyat dan suara akar rumput itu ada yang mengatur, kita tetap berusaha," katanya.
Mahfud menilai semua capres dan cawapres yang ada saat ini tidak ada yang kuat posisinya. Menurut dia, semua calon dari internal maupun eksternal parpol semua posisinya sama.
Sebanyak 56 tokoh nasional mengemukakan penilaian, harapan, dan masukannya kepada mantan Ketua MK tersebut yang dituangkan dalam buku berjudul "Sahabat Bicara Mahfud MD".
Buku setebal 500 halaman yang diluncurkan di Jakarta itu memuat berbagai keputusan penting yang dihasilkan MK semasa kepemimpinan Mahfud MD. Selain itu, juga sejumlah terobosan penting dalam dunia hukum.
Perlakuan Sama
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum sangat penting dilakukan, terutama setelah 15 tahun reformasi.
"Penegakan hukum itu jadi sangat penting dalam arti memperlakukan hukum kepada warga negara yang sama harus dilakukan,” kata Sri Sultan.
Dia mengatakan pejabat publik jangan hanya berbicara penegakan hukum, tetapi juga penegakan moral. Menurut dia, apabila ada masalah yang menimbulkan delegitimasi kelembagaan, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
"Kepada pejabat publik, perlu dilakukan rule of moral, bukan hanya rule of law,” ujar dia.
Sri Sultan mengatakan dalam kondisi hukum saat ini kita tidak bisa menyalahkan siapa pun. Menurut dia, penegakan hukum selama ini dijalankan tidak konsisten dan hukum bisa dibeli dengan uang.
Sultan mengingatkan, saat ini, ancaman konflik membayang di depan mata.
Kehidupan toleransi antar-umat beragama tengah terdegradasi, terdesak oleh tindakan dan sikap intoleransi yang terus menguat. Toleransi semakin terkikis oleh sikap apriori. Kenapa semua itu terus terjadi? Menurut dia, karena hukum tak ditegakkan dengan konsisten. Hukum tak lagi jadi panglima sebab bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Padahal bangsa ini punya ajimat atau pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Sayangnya, Pancasila semakin disepelekan. Banyak dipidatokan, tapi tak diaplikasikan.
"Pancasila diakui, tapi kenyataannya keseharian masyarakat justru menganut pragmatisme, oportunisme, dan hedonisme,” kata dia. Yang menyedihkan nilai-nilai itulah yang justru dianggap sahih serta modern oleh masyarakat. Hal itu diperparah dengan minimnya teladan dari pemimpin.
KORANJAKARTA|
Teknologi
