Pedoman Media Siber
.jpg)
Direktur Critical Intelektual Forum (CIF), Azif Mawardi mengatakan, selain APBD tahun 2014 yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, Bupati juga dinilai tidak tegas dalam berbagai persoalan.”Salah satunya, penetapan Plt.Kades Batu Bintang, meskipun keputusan itu melanggar Perda, tetapi tetap saja itu dilakukan,” katanya.
Selain itu, kata Azif, Bupati juga tidak tegas dalam menegakkan Perbup, termasuk pemberlakuan Perbup nomor 15 tahun 2010, tentang angkutan umum dan angkutan kota yang menuai gelombang aksi dan protes dari berbagai pihak, bahkan sempat menghangat di wilayah itu.”Dalam pemberlakuan Perbup itu, bupati terkesan memasrahkan kepada Dishubkominfo, dan tidak ambil bagian. Padahal kebijakan itu seharusnya Bupati yang didepan,”katanya.
Mantan aktifis PMII itu juga mengatakan, Bupati juga tidak tegas dalam mengatur sembrautnya penataann kota, serta terkesan membiarkan PKL liar yang berjaualan di trotoar kota yang memberlakukan syariat Islam, melalui program gerakan pembangunan masyarakat Islam (Gerbang Salam) itu.
“Dalam berbagai hal lainnya, Bupati seakan-akan memasrahkan kebijakan kepada kepala dinas sebagai leading sector, padahal, seharusnya Bupati yang turun tangan,” paparnya.
Bahkan, Bupati Pamekasan yang semasa kampanye dijuluki “Jokowi”nya Pamekasan itu, terkesan menjaga jarak dengan rakyat, tidak seperti masa kampanye dulu.”Yang rakyat inginkan, Bupati itu selalu ada untuk rakyatnya, seperti saat kampanye dulu, tetapi ketika menjabat, Bupati terkesan menjaga jarak,”katanya.
Sampai berita ini diturunkan, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, tidak bisa dihubungi. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh mediamadura.com, Bupati saat ini tengah berada di tanah suci, menjalankan Ibadah Umroh. Tetapi Sekretaris daerah (Sekda) wilayah itu, Alwi Beiqh mengatakan, masyarakat boleh saja menilai kinerja pemerintahan, tetapi penilaian itu tidak boleh sepihak.”Boleh-boleh saja masyarakat menilai beitu, tetapi tidak boleh sepihak lalu mengambil kesimpulan,” katanya.
Penilaian seperti itu, kata dia, merupakan hal yang biasa, tetapi pihaknya akan terus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan prosedur yang ada.”Serius-tidak serius itu, apa ukurannya?,”tanya Alwi.
Bahkan menurut Alwi, itu adalah penilaian yang subyektif, dan ia mempersilahkan masyarakat untuk menilai laju pemerintahan di wilayah itu, tetapi harus obyektif.(E /MM/mdrFM)
Teknologi
