Tanggal 18 Desember
lalu Undang-Undang (UU) Desa secara resmi telah disahkan oleh DPR RI. UU yang
begitu dinantikan oleh banyak stakeholder desa akhirnya rampung dan menjadi
payung hukum perbaikan desa. UU desa muncul layaknya pahlawan perubahan desa di
Indonesia.
.jpg) |
| Anggota DPR RI, Dewi Aryani |
Anggota DPR RI, Dewi
Aryani mengatakan, UU ini dibuat dengan tujuan tercapainya pembangunan desa
yang lebih baik, karena UU ini akan menjadi dasar kebijakan wewenang bagi para
kepala desa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
desa.
Diterangkan
oleh Dewi Aryani, UU Desa secara spesifik mengatur setidaknya tentang lima hal,
yakni Pembangunan Desa; Keuangan, Aset, dan BUM Desa; Pembangunan Kawasan
Perdesaan; Kerjasama antar Desa; serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pendapatan
desa, lanjutnya, dari APBN menjadi lebih besar dengan adanya UU Desa. Pasal 27
dalam UU Desa menyebutkan bahwa desa akan memperoleh 10 persen dari alokasi
dana transfer ke daerah, 10 persen dari Pajak dan Retribusi Daerah, 10 persen
dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, Dana Bantuan dari APBD Provinsi
atau Kabupaten, dan Hibah atau Sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.
"Maka
dapat dibayangkan seberapa besar pendapatan yang diterima oleh setiap desa di
Indonesia. Bahkan jika dilakukan perhitungan prediksi secara kasar, pendapatan
untuk desa pada tahun mendatang akan mencapai angka triliunan." Kata Dewi
Aryani saat dihubungi Seruu.com, Jumat (27/12/2013).
Politisi
PDI Perjuangan ini menilai, jika sungguh-sungguh diterapkan sesuai tujuan, maka
UU Desa akan mampu menciptakan perubahan dalam pembangunan desa. Pendapatan
desa ibarat modal pembangunan.
"Dengan
adanya pendapatan desa dengan nominal yang besar, pembangunan akan mencapai
titik yang optimal." Tegasnya.
Namun,
tambahnya, dampak negatif juga harus diantisipasi sejak dini. Pembangunan desa
yang optimal dapat tercapai jika perangkat desa menerapkan sistem birokrasi
bersih dan melayani.
Penerapan
birokrasi bersih dan melayani ini adalah salah satu elemen pendukung
keberhasilan implementasi UU Desa. Kepala desa tentu menjadi penentu utama
dalam penerapan faktor pendukung pertama ini, terlebih dalam hal pengelolaan
dana pendapatan desa. Kepala desa tidak boleh menggunakan wewenangnya tanpa batas
dalam hal ini.
"Adapun
yang dapat dilakukan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan melayani adalah
penerapan unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, serta perubahan mindset
aparatur desa." Tukasnya.
Selain
itu, Dewi menegaskan, perangkat desa, terutama kepala desa, tidak boleh merasa
menjadi seperti raja bagi rakyat desa. Mereka harus mengubah mindset yang ada,
bahwa aparatur desa itu adalah pelayan rakyat.
"Mereka
seharusnya melayani rakyat desa, bukan minta dilayani. Lebih dari itu, untuk
mewujudkan birokrasi bersih dan melayani pun, aparatur desa tidak boleh
bersenang-senang di atas penderitaan rakyat desa, sementara sumber pendapatan
desa sudah jauh lebih besar." Pungkasnya.
Seorang
kepala desa, lanjutnya, tidak bisa sekedar menjalankan tugasnya sebagai
pelaksana UU Desa tanpa disertai kemampuan untuk membuat kebijakan yang sesuai
dengan kriteria-kriteria di atas.
Dewi
melihat, kesalahan yang paling sering terjadi dalam pembuatan kebijakan di desa
adalah tidak memperhatikan karakter masyarakat dan kondisi lingkungan desa
tersebut yang merupakan kebutuhan mereka.
"Masyarakat
desa seringkali dijadikan objek pembangunan, padahal seharusnya, mereka adalah
subjek pembangunan desa." Tandasnya. (Cesare/Seruu)
