Pedoman Media Siber
Permintaan ini disampaikan Djalal, saat memberikan sambutan dalam acara Gebyar Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (9/5/2013). "Di sektor tanaman pangan, kami punya 84 ribu hektare sawah, yang mampu memproduksi kurang lebih 800 ribu ton gabah kering setiap tahun," katanya.
Sektor pertanian menunjang kurag lebih 40 persen produk domestik regional bruto di Jember. Namun petani masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka belum mampu menunjang kesejahteraan sendiri. Perlindungan pemerintah terhadap petani dan sektor pertanian pangan masih sangat dibutuhkan. Ini agar sektor tanaman pangan tidak terganggu.
"Kami berharap, kebijakan pemerintah pusat mampu memproteksi petani agar tidak pindah ke sektor lain. Sebagian petani pangan kami kini mulai memilih bertanam sengon dan hortikultura. Ini tentu membutuhkan kebijakan yang berpihak," kata Djalal.
Kekhawatiran Djalal ini juga dilihat oleh DPRD Jember. Kontribusi pertanian terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan walau masih dominan. Tahun 2009, kontribusi pertanian masih 40,44 persen. Tahun 2010, turun menjadi 38,74 persen, dan tahun 2011 turun menjadi 37,46 persen.
Dari sisi pertumbuhan, sektor pertanian kian merosot. Tahun 2009, pertumbuhan sektor pertanian di Jember 5,22 persen. Tahun 2010, pertumbuhan turun jadi 4,28 persen, dan tahun 2011 menjadi 3,63 persen. Penurunan ini diikuti penurunan produktivitas. Tahun 2011, produktivitas padi 830 ribu ton atau turun 1,79 persen dibandingkan tahun 2010.
"Kondisi ini disebabkan salah satunya adalah anomali cuaca yang sulit diintervensi petani. Namun ada juga faktor lain, seperti fluktuasi harga, konvesri lahan, langkanya persediaan pupuk dna obat-obatan, mandulnya peran petugas penyuluh lapangan, tidak optimalnya fungsi kelompok tani, budaya petani yang masih bersifat subsisten, dan rendahnya akses terhadap sumber daya modaldan lambatnya implementasi kebijakan pemerintah," kata Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf.
Semua hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pangan, sehingga kesejahteraan petani menurun. "Dalam kondisi seperti ini, motivasi petani untuk berbudidaya pertanaian tanaman pangan akan terganggu. Petani akhirnya cenderung mengambil jalan pintas, dengan menyewakan atau menggadaikan tanah," kata Saptono.
Dengan kondisi tersebut, DPRD mendukung penerapan sistem resi gudang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Dukungan mengalir pula kepada Pemkab Jember agar membuat proyek percontohan pertanian modern dalam bentuk 'corporate farm', serta memberdayakan kelompok tani dan petugas penyuluh lapang. "Perlu juga adanya pembentukan badan penyuluh dan realisasi terminal agro," kata Saptono. [wir/bjt|ist/rri]
Teknologi
