Polisi Wanita (Polwan) saat mengikuti peragaan pakaian dinas untuk
Polwan berjilbab yang digelar di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya,
Jakarta beberapa waktu lalu.
Semua lembaga negara dinilai seharusnya ikut memikirkan penyelesaian persoalan kebebaaan berjilbab di berbagai institusi.
Termasuk presiden sebagai pemegang otoritas. Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pun didorong untuk mengambil alih masalah. Sebab, membiarkan
polemik ini berlarut merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM).
Komisioner
Komnas HAM Maneger Nasution, Senin (21/4), mengatakan, jika SBY sayang
terhadap Muslimah di Polri, TNI, sekolah dan institusi lain di
Indonesia, maka persolan kebebasan berjilbab harus diambil alih. ''Jika
tidak, masyarakat bisa menjauh. Sayang citra baik yang diupayakan selama
ini,'' kata dia.
Dalam sistem negara presidensial, otoritas
tertinggi berada pada presiden. Komnas HAM memandang akan lebih efetif
jika dibuat peraturan pemerintah sehingga tidak perlu tiap lembaga
mengeluarkan surat keputusan (SK).
Komnas HAM juga mendorong
presiden berinisiatif mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) tentang
legalisasi pakaian seragam atau pakaian dinas di Polri, TNI, lembaga
pendidikan, rumah sakit, institusi negara dan swasta.
PP ini
mengakomodir semua agama, termasuk jilbab. ''Jika ini bisa segera
diambil alih presiden, maka polemik tidak sehat ini bisa diakhiri,''
kata Maneger.
Saat ada yang secara sadar ingin berjilbab, negara
dengan segala organnya, tidak boleh melarang. Maneger mengupayakan jika
pemerintah hingga saat tidak memenuhi hak kebebasan beragama. Sebab
mereka yang ingin berjilbab dan dilarang, ternyata dibiarkan. Baca Lengkapnya di Republika
