Kantor Pemkab Sumenep yang ditengarai tak bersertifikat (Istimewa)
INFOMADURA.COM| Ada sejumlah temuan BPK yang menyebabkan Kabupaten Sumenep gagal
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diantaranya persoalan
aset. Sejumlah aset yang dimiliki pemkab tidak bersertifikat. Sementara
sejumlah aset lain bersertifikat namun nilainya nol.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dppka), Carto,
Rabu (28/05) pagi, ada beberapa aset kita yang nilainya nol. Misalnya di
Dinas PU Pengairan. Kantor tersebut bersertifikat, tetapi karena tidak
beli, sehingga tidak ada nilainya.
Selain itu, sejumlah tanah aset pemkab juga belum ada sertifikatnya.
Termasuk Kantor Bupati Sumenep, Rumah Dinas Koperasi, dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
Menurutnya, sejumlah kantor yang tak bersertifikat itu saat ini sudah
mulai dilakukan pengurusan, serta melakukan apraisal terhadap aset
tersebut, dengan bekerja sama dengan badan pertanahan negara (BPN).
Menurut Carto, kondisi aset saat ini jauh lebih baik dibanding
tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, aset sama sekali tidak bisa dinilai.
Sementara saat ini, hanya tinggal validasi administrasi, yang tercatat
di aset, dengan satuan kerja perangkat daerah, sebagai penanggungjawab
masing-masing aset.(red/nad)
