Kalangan DPRD Jatim diminta membuktikan dirinya sebagai wakil rakyat
sebenarnya, bukan sekadar wakil golongan, wakil penguasa apalagi
mewakili dirinya sendiri.
Pengasuh Ponpes Al-Hikam KH Hasyim
Muzadi melalui rilis yang diterima beritajatim.com, Rabu (10/4/2013)
mengatakan, laporan hasil pemeriksaan rutin BPK RI tentang APBD Jatim
harus dicermati dan dikritisi benar-benar oleh dewan.
"Utamanya
yang untuk September 2013, namun diupayakan dimajukan sekarang sebelum
pilgub. Jangan sampai uang rakyat yang dikumpulkan serupiah demi
serupiah jatuh ke pribadi dan golongan serta kampanye pilgub secara
tidak sah," imbau mantan Ketua Umum PBNU ini.
Penyelewengan
anggaran APBD sudah banyak terjadi di provinsi-provinsi di luar Jatim
dengan pembengkakan mata anggaran bansos dan hibah melalui apa yang
dinamakan 'jaringan aspirasi masyarakat' (jasmas) dalam jumlah ratusan
miliar rupiah, bahkan ada yang sampai triliunan.
"Selanjutnya,
apa jaminannya bahwa hal tersebut tidak terjadi di Jatim? Tentu kuncinya
pada kejujuran DPRD. Fraksi-fraksi hendaknya berlomba mengamankan uang
rakyat ini yang tentu berdampak kepada kepercayaan (trust) konstituen
dan rakyat jatim kepada siapa yang berjuang," tegasnya.
Namun
sebaliknya, apabila anggota dewan hanya berpihak secara pragmatis kepada
kepentingan penguasa atau pribadi akan terjadi kemerosotan kepercayaan
masyarakat. "Sudah banyak terjadi penyelewengan anggaran, uang rakyat
dibagi-bagi secara tidak sah dengan atas nama kedermawanan, budi baik
dan kebijaksanaan," tukasnya.
Masyarakatpun diminta berhati-hati
dalam menerima uang negara (pemprov) karena harus dipertanggungjawabkan
secara administratif. Ini karena kalau tidak bisa
mempertanggungjawabkan, bisa menjadi masalah hukum. Misalnya P2SEM, KUT
dan semacamnya. Keuangan harus dikontrol BPK dan DPRD agar tidak perlu
berurusan dengan KPK.[tok/ted/bjt]
