JAKARTA - Bocornya sprindik atas nama Anas Urbaningrum bukanlah hal yang luar biasa, meski kasus tersebut akhirnya mendudukan Ketua KPK Abraham Samad bersalah, setelah Komite Etik KPK melakukan penyelidikan.
Ketua DPR Marzuki Alie berharap kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk soliditas internal dalam jajaran KPK. Selain itu, ia berharap juga tidak berdampak pada perpecahan di antara jajaran pimpinan KPK itu sendiri.
"Saya mengharapkan kerja KPK jangan tergangu, karena dalam persoalan yang paling penting pimpinan solid kembali. Musuh sebenarnya adalah koruptor, soliditas dukungan dari para anggota yang lain semua sturktur itu, paling penting jangan sampai kasus ini menimbulkan perpecahan," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/4).
"Mari kita hargai pelanggaran, bukan berarti harus dipecat dan khusus kepada sekretaris pribadi mungkin dianggap berat. Masyarakat justru ingin transparan," terang dia.
Marzuki menilai, Abraham Samad perlu terus didukung. Bagi Marzuki, bangsa Indonesia saat ini masih memerlukan sosok tegas dan berani seperti pria asal Makassar itu.
"Abraham sangat terbuka, sama seperti saya. Orang kampung datang ke Jakarta bicara lurus lugas, dia tidak lihat ada politik di sana, makanya kita dukung. Republik ini perlu orang yang punya karakter, berani. Harus diperbanyak orang seperti Abraham," pungkas dia.
Sebelumnya, hasil pemeriksaan Komite Etik KPK menyebutkan telah terbukti terjadi pembocoran dokumen KPK berupa konsep Surat Perintah Penyidikan atas nama Anas Urbaningrum. Pelaku pembocorannya adalah Wiwin Suwandi, staf sekretaris Ketua KPK, Abraham Samad.
Dengan begitu, Samad mendapatkan teguran tertulis. Komite Etik merekomendasikan agar pimpinan KPK meniadakan privasinya dan menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya bukan sebagai hanya sekedar sebagai seorang pribadi tetapi selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan KPK.
Oleh karena itu semua fasilitas dan kepemilikan pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan pimpinan KPK seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi diperlakukan sebagai fasilitas lembaga dan bersifat aksesibel untuk kepentingan pengawasan internal.
Kebocoran informasi sudah muncul setelah penyebaran sprindik yang telah di-scan sekretarisnya tersebut. "Apa yang dilakukan sekretarisnya tersebut ketidaklayakan dan ketidakpatutan," tambah Anies.((Sat / Nky)/JNC-Ist:Ant)
