"Kita akan simpulkan mereka bisa ikut kunker atau tidak," ujar Puan. JAKARTA - Fraksi PDIP di DPR sampai
hari ini belum mengizinkan anggotanya di Komisi III mengikuti agenda
kunjungankerja (kunker) terkait pasal santet yang akan dimasukkan ke RUU
KUHP. Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani mengatakan, hingga saat ini
pihaknya masih mengkaji urgensi dari kenjungan kerja Komisi III tersebut
yang direncanakan bertujuan ke Eropa.
"Memang sampai saat ini kami sedang memilah dan memilih urgensi dari
keikutsertaan anggota PDIP di Komisi III itu diperlukan. Tapi memang
fraksi tidak akan memberikan izin karena kami memang ingin tahun
terakhir ini kita fokus pada tugas dan tanggung jawab yang ada di
parlemen," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(2/4).
"Jadi sampai hari ini fraksi belum memberikan izin kepada Poksi III
yang ada di Komisi III untuk kunker soal KUHP," sambung dia.
Menurut Puan, secara mekanisme, pimpinan fraksi lain akan melaporkan
nama-nama anggota Komisi III yang diikutkan dalam agenda kunjungan kerja
ke luar negeri. Dari laporan tersebut, pimpinan fraksi akan mengkaji
sebelum memutuskan pemberian izin terhadap anggota dewan yang
bersangkutan.
"Jadi nanti pimpinan fraksi yang lain akan melaporkan kepada ketua
fraksi siapa-siapa saja nama-nama yang akan diusulkan ikut kunker, dan
kita akan simpulkan mereka bisa ikut kunker atau tidak," sambung dia.
Puan memastikan belum ada satupun anggota Fraksi PDIP yang duduk di
Komisi III saat ini mengantongi izin fraksi untuk berangkat.
"Siapa? Apakah pergi dalam rangka kunker KUHP ini, karena semua
keberangkatan anggota Fraksi PDIP ke luar negeri dalam rangka tugasnya
di DPR ini harus mendapatkan izin dari fraksi. Kalau kemudian fraksi
tidak memberikan izin dan kemudian mereka tetap pergi tentu saja ini
akan mendapatkan sanksi dari fraksi," pungkasnya. (Sat / Nky)
