Kalangan industri kretek meminta kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar kehidupan industri kretek di Kudus diatur secara adil, agar bisa menghidupkan kembali industri kretek lokal. Pasalnya, persaingan industri rokok asing sangat membebani industri kretek lokal terutama dari kalangan industri kecil
“Jika industri kretek di Kudus tutup semua karena tidak bisa mengikuti ketatnya aturan, maka menjadi masalah besar bagi warga Kudus dan sekitarnya,” kata Ketua Harian Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), Agus Sarjono, seperti tertulis dalam rilis yang diterima wartawan. Kamis (04/04).
Selain ketatnya berbagai regulasi yang membebankan kalangan industri kretek nasional, beban lain ungkap Agus adalah persaingan industri rokok asing. Yang dirasakan oleh pelaku industri kretek di Kudus adalah sejak pelaku industri rokok asing berkuasa di Indonesia, terutama setelah PT. HM. Sampoerna dibeli oleh Philip Morris dan Bentoel dibeli British American Tobacco (BAT).
“Anehnya pemerintah tidak pernah memproteksi industri kretek nasional. Regulasi justru memihak pada pelaku industri asing,” ungkap Agus.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg, Dimyati Natakusumah mengatakan RUU Pertembakauan ini merupakan inisiatif DPR, sehingga kami jelas punya komitmen untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
RUU Pertembakauan ini, ungkap Dimyati, merupakan salah satu program legislasi nasional (prolegnas) yang menjadi prioritas tahun 2013 sebagai RUU insiatif DPR yang ditugaskan kepada Badan Legislasi.
“DPR tidak mungkin menghasilkan sebuah produk untuk kepentingan kelompok atau golongan maupun kepentingan asing,” tegas politisi PPP ini.
Terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan sejumlah pengusaha rokok di Kudus, Dimyati menganggap sebagai bagian dari masukan, agar kualitas dan kuantitas perundang-undangan yang dibuat nantinya mencerminkan kepentingan terkait pertembakauan. “Tolong Baleg diberi masukan aturan apa saja yang mengancam dan memberatkan industri kretek agar Baleg bisa membantu,” pungkasnya.(ali/bmc).
