Jakarta - Pemilu 2014 semakin dekat.
Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) menduga akan
terjadi penyimpangan penggunaan anggaran di DPR untuk kepentingan
pemenangan parpol di Pemilu.
"Diprediksi DPR akan menutup akhir
jabatan 2009-2014 dengan cerita buruk terkait pengawasan yang lemah
dengan potensi korupsi yang semakin subur," kata Koordinator Komite
Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow dalam jumpa pers di Kedai
Tjikini, Jl Cikini Raya, Jakarta, Minggu (5/4/2013).
Karena itu
peran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dituntut lebih optimal
mengawasi mafia anggaran di DPR, apalagi banyak temuan BPK yang belum
ditindaklanjuti. Perlu revisi UU MD3 guna menguatkan BAKN.
"BAKN
ini bekerja atau tidak? Kasus-kasus yang ditangani BAKN terkesan
berhenti. Justru pengawasan BAKN perlu ditingkatkan menjelang pemilu,"
kata Koordinator Program Transparancy International Indonesia (TII)
Fahmi Badoh.
Dalam lima tahun terakhir, BPK menyerahkan 199.302
rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi temuan
senilai Rp 85,55 triliun ini baru 54,8 % ditindaklanjuti pemerintah,
atau senilai Rp 33,58 triliun. Sisanya, Rp 51,97 triliun, belum juga
ditindaklanjuti.
KUAK menyoroti, majunya 90 persen anggota DPR di
pemilu legislatif akan menjadikan Badan Anggaran DPR sebagai mesin uang
kampanye. Belum lagi 10 orang menteri juga akan maju caleg.
Agar
DPR bisa efektif mengawasi anggaran Kementerian dan Lembaga Negara,
yang perlu dilakukan adalah ketegasan Badan Kehormatan (BK) DPR dalam
menindak anggota yang tersangkut korupsi.
"Harus ada sanksi yang
tegas dari BK DPR maupun aparat penegak hukum (KPK) terkait dengan
penyalahgunaan anggaran dan transaksional dalam proses pengawasan,"
tutur Jeirry.
Juga, parpol dituntut untuk bersikap tegas
mengawasi caleg incumbentnya. Jika terbukti bermasalah, parpol harus
berani mencoretnya dari Daftar Caleg Sementara (DCS).
"Parpol
harus melakukan evaluasi menyeluruh. Dana kampanye juga harus dibuka.
Kalau ada masalah, masih ada kesempatan untuk mengganti DCS," pungkas
Badoh.
