Sejumlah anggota Brimob berjaga dilokasi bangunan yang dibakar massa,
di Desa Karang Gayam, Omben, Sampang, Madura, Jatim, Kamis (29/12).
ANTARA/Saiful Bahri
Sejumlah perwakilan masyarakat Syiah, Sampang, Jawa Timur, hari ini akan
bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie. "Pertemuan
rencananya digelar sekitar pukul 11.00 WIB di ruang pimpinan DPR," kata
pendamping hukum masyarakat Syiah Sampang, Hertasning Ichlas, dari
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia saat dihubungi, Selasa, 14 Mei
2013.
Menurut Hertasning, sebelum bertemu Marzuki, massa
rencananya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan sekitar
setengah jam. Selain diikuti perwakilan masyarakat, demo juga akan
diikuti oleh puluhan alim ulama Syiah seluruh Indonesia.
Keterlibatan
ulama Syiah seluruh Indonesia ini, kata Hertasning, semakin intens
sejak pemerintah Sampang menyatakan setuju atas rencana relokasi
masyarakat Syiah dari Sampang. Persetujuan secara lisan disampaikan pada
7 Mei 2013 lalu seusai menerima ratusan masyarakat yang mengatasnamakan
diri sebagai warga Desa Bluuran dan Karanggayam.
Aksi
demonstrasi yang digelar di depan gedung Dewan, kata Hertasning,
merupakan bentuk protes dan kepedulian para ulama Syiah seluruh
Indonesia atas kesewenangan rezim pemerintah Sampang. "Kami menolak agar
tuntutan ini ditolak dan pemerintah segera memberi rasa keadilan pada
masyarakat Syiah korban kekerasan." Pemerintah diminta tak abai atas
tindak kekerasan dan pembakaran 49 rumah warga Syiah pada 26 Agustus
2012.
YLBHU dan ulama Syiah se-Indonesia juga menuntut Pemerintah
Kabupaten Sampang agar berpihak kepada korban yang selama ini telah
berstatus pengungsi, tanpa melihat agama, aliran, golongan, atau ras
mereka. Pemerintah Sampang, kata mereka, sudah seharusnya menjadi
pengayom warga dari ketidakadilan, kesewenangan, dan perlakuan melanggar
hukum.
Menurut Hertasning, masyarakat Syiah Sampang semula juga
berencana mengadu ke Komisi Hukum DPR. Namun belum ada kecocokan agenda
dengan komisi pimpinan Gede Pasek Suardika itu. Komisi masih akan
mencari waktu yang tepat. "Hari ini baru pimpinan DPR yang menyatakan
bersedia."
