Pedoman Media Siber
 |
| Foto Ilustrasi (Ist) |
Menurut juru bicara LSM dari Komunitas Parlemen Jalanan (Kopaja) Pamekasan Kholil Iam, Kamis, mengurangi kegiatan bernuansa pesta yang cenderung menghabiskan banyak anggaran itu harus dilakukan, mengingat kondisi masyarakat kini sangat memprihatinkan.
"Kami menyarankan agar kegiatan yang bersifat hura-hura dan memboroskan anggaran negara itu dikurangi, dan sebaiknya lebih diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat," pintanya.
Menurut Kholil Iam, kalangan LSM dan mahasiswa di Pamekasan menilai, selama ini masih banyak kegiatan yang dilakukan pemkab Pamekasan yang cenderung memboroskan anggaran. Salah satunya seperti pelantikan bupati dan wakil bupati yang menghabiskan anggaran Rp490 juta, serta pengadaan alat-alat rumah tangga yang mencapai Rp400 juta dalam waktu yang sangat berdekatan.
Padahal, pos anggaran untuk keduanya itu sebenarnya bisa dikurangi dan dialokasikan kepada program lain yang bersifat pemberdayaan dan pembangunan fasilitas umum.
"Yang terakhir yang juga perlu kami kritik adalah kegiatan pesta rakyat, di saat sebagian warga Pamekasan sedang terkena musibah banjir, seperti yang digelar tadi pagi," kata Kholil Iam.
Seharusnya, kegiatan pesta rakyat ditunda atau kalau perlu digagalkan, karena sebagian masyarakat Pamekasan sedang dilanda musibah banjir. Sebab kalangan aktivis LSM ini, berpesta pada saat sebagian warga terkena musibah, sangat tidak tepat.
"Apalagi, sebagian diantara mereka yang terkena musibah ini kurang mendapatkan perhatian," katanya menambahkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Herman Kusnadi menanggapi positif protes kalangan LSM dan mahasiswa Pamekasan itu.
Namun Herman mengelak, pesta rakyat berupa pawai dan berbagai pagelaran musik tradisional yang pelaksanaan bersamaan dengan musibah banjir di Pamekasan itu, tidak bermasuk untuk mengurangi perhatian pada pemerintah pada korban banjir.
Ia menjelaskan, program pesta rakyat dan karnaval itu sudah diagendakan jauh hari sebelumnya dan kebetulan pada saat yang bersamaan terjadi banjir.
"Pengayoman kami terhadap para korban banjir tetap dan kami jamin mereka itu tidak akan kelaparan," kata Herman Kusnadi.
Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Pamekasan ini menjelaskan, kasus adanya korban banjir yang kelaparan hingga mereka harus meminta-minta kepada para pengguna jalan raya pada peristiwa banjir pertama itu, karena kesalahan teknis dan pendataan yang tidak valid.
"Saya kira sekarang tidak terjadi hal semacam itu, karena meskipun pemkab menggelar pesta rakyat berupa karnaval budaya itu, kan sudah ada SKPD lainnya yang mengurus masalah banjir ini. Kita sudah bagi tugas," katanya menjelaskan.
Kendatipun demikian, Herman mengaku setuju dengan kalangan aktivis LSM dan mahsiswa Pamekasan tentang upaya melakukan penghematan anggaran dengan cara mengurangi program yang kurang mendukung pada pemberdayaan rakyat kecil. (*/Ant)
Teknologi
