Pedoman Media Siber
 |
| Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim menyerahkan bantuankeuangan desa secara simbolis kepada salah seorang kepala desa di Sumenep, beberapa waktu lalu. |
SUMENEP – Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim tidak tinggal diam melihat pembangunaninfrastruktur di sejumlah desa yang masih memprihatinkan. Bupati pun mengkaji secara detail untuk mempercepat pemerataan pembangunan dankesejahteraan di desa-desa tersebut.
Alhasil, Bupati A. Busyro Karim melakukan terobosan dengan memberikan Bantuan Keuangan Desa, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan InfrastrukturPerdesaan (BK-Desa RPIP). Program ini baru kali pertama diterapkan di Sumenep. Hal itu, sesuai dengan Perda Kabupaten Sumenep Nomor 18/2013 tentang APBD 2014.
Terobosan pemkab ini perlu diajungi jempol. Sebab, pihak desa diberi kewenangan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas yang sangat dibutuhkan guna menunjang kesejahteraan masyarakat.
Untuk menyukseskan program tersebut, Bupati A. Busyro Karim menggelontorkan anggaran dari APBD2014 sebesar Rp 16,5 miliar untuk 330 desa di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Masing-masing desa mendapatkan bantuan keuangan Rp 50 juta.
Bupati menjelaskan, BK-Desa RPIP itu merupakan bantuan langsung yang menyentuh kebutuhanmasyarakat. Itu untuk mempercepat pembangunan perdesaan dan menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian wilayah dan infrastruktur perdesaan.
”Tujuannya untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan,” terang bupati.
Program tersebut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan. Selain itu, diharapkan mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan,pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Bupati juga mewanti-wanti pihak desa untuk selalu kreatif dalam penggunaan penganggaran serta meminta aparatur desa membenahi kualitas sumber daya manusianya. ”Aparatur desa harus belajar mengenai pembukuan. Sebab, mereka yang akan menggunakan anggaran tersebut. Pertanggungjawaban kegiatan harus sesuai dengan realisasi anggarannya,” pesan bupati asal Kecamatan Gapura itu.
Menambahi arahan bupati tersebut, Kepala PU Bina Marga Edy Rasiyadi selaku leading sector program tersebut berharap agar desa memaksimalkan program tersebut. Kepercayaan bupati untuk memperbaiki infrastruktur harus dijalankan sebaik mungkin, sehingga kesejahteraan desa segera terwujud.
Dia juga menyampaikan, bantuan tersebut bersifat perbaikan jalan bukan membuat jalan baru. Ditambahkan, bantuan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Serta, lanjutnya, belum ditangani program lain dalam tahun anggaran yang sama.
Edy menegaskan, pelaksanaan program tidak boleh diborongkan dan harus diswakelolakan. Sedangkan untuk bahan material dan pekerjanya, diutamakan dari desa setempat. Sehingga, potensi desa akan dimanfaatkan secara baik.
”Jika daerah tidak terjangkau jalan beraspal seperti di daerah kepulauan, itu bisa dialihkan kepembangunan paving. Prioritas utama program ini untuk memperbaiki infrastruktur yang sangat dibutuhkan desa,” papar Edy Rasiyadi. (dry/rd)
Sumber: radarmadura.co.id
Teknologi
