Pedoman Media Siber
 |
| #Net/ist |
Keterangan yang berhasil dihimpun “GM” menyebutkan, pencairan insentif RT/RW yang diambil dari bantuan hibah APBD Cianjur sebesar Rp 10 juta/RT/tahun itu dilakukan melalui rekening masing-masing RT di wilayah Kabupaten Cianjur. Setiap RT mendapat insentif sebesar Rp 110 ribu/bulan. Sedangkan untuk RW Rp 130 ribu/bulan.
Duyeh (56), Ketua RT 02/RW 02 Kampung/Desa Sukamanah, menyambut baik cairnya insentif RT selama tiga bulan (Januari, Februari, Maret). Uang tersebut, kata Duyeh, sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Jelas kami selaku RT sangat senang, insentif bisa cair pas mau pemilu,” kata Duyeh yang ditemui saat mencairkan insentif, Selasa (8/4).
Dikatakan Duyeh, uang insentif yang cair saat ini nilainya Rp 585 ribu. Uang tersebut untuk insentif RT dan RW selama tiga bulan. “Biasanya sama uang operasional lainnya, tapi saat ini yang cair baru insentif saja,” tegasnya.
Manajer Operasional Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, Hermawan Setiawan membenarkan telah cairnya uang insentif untuk RT/RW di Kabupaten Cianjur. Pihak bank, kata Hermawan, tidak ada kepentingan terkait cairnya uang hibah untuk insentif RT/RW. Bank hanya sebatas fasilitator.
“Benar uangnya sudah cair, kalau pemindahan bukunya sudah masuk dari hari Jumat (4/4) atas nama rekening RT dan pencairannya oleh RT sudah dilaksanakan sejak Senin (7/4). Uang bisa diambil di seluruh bank bjb di wilayah Cianjur,” katanya.
Korupsi politik
Pencairan insentif RT/RW yang anggarannya bersumber dari dana hibah APBD Kab. Cianjur jelang pileg mendapat reaksi keras dari Institute Social and Economic Development (Inside) Kab. Cianjur. Inside menganggap pencairan pencairan insentif RT/RW tersebut bisa dikategorikan korupsi politik.
“Pencairan insentif RT/RW sebelum pileg merupakan bentuk penyelewengan dari imbauan dan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudah jelas apa yang disampaikan KPK kepada seluruh pemda di Indonesia, yaitu agar pencairan dana hibah dan bansos ditunda hingga pileg usai. Ini malah dicairkan beberapa hari menjelang pileg, 9 April,” kata Direktur Inside, Yusep Somantri saat dihubungi, Selasa (8/4).
Untuk itu Inside mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur mengusut proses pencairan dana untuk RT/RW di Kab. Cianjur. “Kita minta keberanian Kejari Cianjur melakukan pengusutan atas proses pencairan dana RT/RW tersebut. Karena dalam edaran KPK sudah jelas tidak ada pemilahan, semua dana hibah dan bansos harus ditunda pencairannya hingga selesai pemilu,” paparnya
Sentara Ketua Asosiasi Rukun Warga/Tetangga (ARWT) Kabupaten Cianjur, Gunawan mengatakan, pencairan insentif RT/RW merupakan hal yang rutin sejak 2006. Hanya saja tahun ini insentif bagi ketua RT/RW memang mengalami kenaikan hingga 100 persen.
“Insentif RT/RW sudah ada sejak 2006 silam, kebetulan pencairan kali ini bertepatan menjelang pemilu. Ini murni pemberian insentif, tidak ada motif politiknya,” kilah Gunawan saat dihubungi terpisah.
(B.101)**galamedia
Teknologi
