Pedoman Media Siber
 |
| Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) berorasi didampingi sejumlah politisi partai Golkar dalam Kampanye terbuka Partai Golkar di Simpang Balapan, Malang, Jawa Timur, Kamis (27/3). (sumber: Antara/Ari Bowo Sucipto) |
Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan surat keputusan (SK) dukungan terhadap pasangan ini oleh Ketua Umum PG Aburizal Bakrie (ARB).
Namun, dukungan itu rupanya tidak utuh. Pasca pemberian dukungan, Golkar malah terbelah, bahkan terancam pecah.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar, Luhut Panjaitan, secara terang-terangan menyeberang ke kubu Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Luhut Panjaitan memuji Jokowi sebagai caplon presiden (capres) yang baik, sederhana, dan jujur. Dia pun menyindir koalisi gemuk Prabowo-Hatta.
"Kita paham bersama bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat banyak, bukan dipilih oleh partai-partai politik, betapapun besarnya koalisi gabungan partai yang mendukungnya. Apalagi partai-partai yang banyak itu hanya berebut posisi menteri dan posisi kekuasaan lainnya," kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/5).
Ia memuji poros Jokowi yang menyebut sebagai koalisi dengan kerjasama. Bangunan kerjasama yang dibangun dinilai lebih ramping dan terukur.
"Lebih baik koalisi kecil tapi solid dan hanya berorientasi pada kerja keras membangun masa depan bangsa yang lebih baik, dari pada koalisi besar yang berorientasi bagi-bagi kekuasaan," tegasnya.
Dia menilai koalisi dengan orientasi kekuasaan tak baik untuk rakyat. Yang ada hanya bagi-bagi kue kekuasaan dan tidak fokus memikirkan kepentingan rakyat. Jika itu terjadi hampir mustahil pemerintah bisa berbuat untuk bangsa.
Sikap berbeda dengan struktur partai juga disampaikan pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sekaligus salah satu pendiri Golkar, Suhardiman.
Ia memerintahkan seluruh jajaran kader SOKSI agar memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi dan JK. Pasangan ini dianggap lebih merakyat daripada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa.
"Sebagai pendiri SOKSI saya punya hak veto. Jika tak mengikuti arahan saya, akan saya pecat. Ade Komaruddin sudah menyanggupi instruksi untuk mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Saya bisa membatalkan jika ada orang yang tidak mengikuti arahan saya," kata Suhardiman.
Dia menjelaskan perintah mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla itu telah diarahkan melalui Ketua Umum SOKSI Ade Komaruddin dan Sekjen Lawrence Siburian pada pertemuan, Senin (19/5) malam, di kediaman Suhardiman. Ade dan Siburian dikatakan siap menjalankan perintah tersebut.
Suhardiman yang dikenal sebagai "dukun politik" itu berpendapat negara Indonesia membutuhkan tiga Satrio. Pertama, Satrio Kinunjoro yakni pejuang atau pemimpin yang sering keluar masuk penjara yakni Soekarno. Kedua, Satrio Mukti Wibowo yakni terdapat pada Soeharto. Ketiga, Satrio Piningit.
Menurutnya, figur Satrio Piningit ini ada pada sosok Joko Widodo yang benar-benar berasal dari tingkat bawah.
"Sudahlah, Prabowo urungkan saja niatnya jadi presiden. Sekarang yang sering muncul di TV adalah Prabowo, apakah itu satriyo piningit? Bukan! Saya sebagai orang tua memberikan saran nasihat, jangan memaksakan diri," ujarnya.
Sejumlah kader muda Golkar juga melawan keputusan ARB yang mendukung Prabowo-Hatta. Sama seperti Luhut dan Suhardiman, mereka mendukung pasangan Jokowi dan JK.
Sejumlah kader muda Golkar tersebut antara lain adalah Ketua DPP Agus Gumiwang Kartasasmita, Anggota Balitbang DPP Golkar Indra J Piliang, dan anggota DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid dan Poempida Hidayatullah.
Poempida mengatakan dirinya sangat bangga dengan kader-kader muda Golkar yang berani bersikap dan mempunyai pemikiran yang rasional. Dia melihat masa depan Golkar ada pada kader-kader muda ini yang tidak mudah menjualkan partai kepada orang lain.
"Jika seperti ini, jelas Golkar mempunyai harapan besar ke depan. Tidak ada alasan kuat untuk memecat pendukung Jokowi dan JK. Pendiri SOKSI dan salah satu pendiri Golkar, Pak suhardiman saja mendukung Jokowi JK. Apa beliau akan dipecat juga?" tanya Poempida.
Sementara Wakil Sekertaris Jenderal Golkar, Tantowi Yahya, menilai dukungan kepada calon lain di luar yang ditetapkan partai merupakan hal biasa di partainya. Model seperti ini, katanya, sudah biasa terjadi di Golkar.
"Di Golkar itu bukan hal baru apalagi hal pertama. Mari kita lihat pemilu 2004," kata Tantowi.
Ia menjelaskan di Pilpres 2004, Golkar membuat konvensi yang menghasilkan Wiranto sebagai capres. Tapi pemenang pilpres 2004 dimenangkan SBY-JK. Dalam kemenangan SBY-JK itu ada suara Golkar.
Ini juga terjadi pada Pilpres 2009 saat JK maju sebagai capres. Namun suara Golkar sekali lagi terbagi dua, karena banyak yang malah mendukung SBY-Boediono.
"Sekarang terjadi lagi bagi Partai Golkar. Dinamika-dinamika ini lalu akan melihat perjalanan Golkar terutama menghadapi masa-masa penting seperti Pilpres," jelasnya.
Menurutnya, kader-kader yang tidak patuh ialah kader-kader lama yang sudah dewasa. Artinya, mereka mengambil keputusan itu dengan kesadaran penuh bukan opurtunis.
"Mereka tahu sikap apa yang akan diambil partai terkait tindakan mereka itu," tegasnya.
Pandangan Tantowi juga didukung Wakil Bendahara Bambang Soesatyo. Menurutnya, sikap sejumlah kader yang mendukung pasangan Jokowi-JK tidak perlu dirisaukan. Biarkan saja berjalan alami.
"Perbedaan tersebut sudah biasa terjadi Namanya juga politik," ujarnya.
Dia meminta semua elite Golkar agar mengingat proses Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Pada dua Pilpres itu, petinggi dan kader Partai Golkar tidak bulat mendukung pasangan capres/cawapres yang diusung sendiri oleh Partai Golkar.
"Kami berharap partai bertindak bijaksana dalam menghadapi realita yang terjadi," ujarnya.
Menurutnya, kalau kemarin, cawapres Prabowo adalah ARB dan bukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Hatta Rajasa, ceritanya pasti akan lain. Dukungan seluruh kader partai hingga akar rumput pasti akan bulat dan all out.
"Tetapi nyatanya Cawapres Prabowo bukan ARB. Jadi, adanya perbedaan pendapat itu sudah biasa. Nanti juga usai Pilpres, semua akan berangkulan, bercipika-cipiki dan berkumpul kembali di bawah kebesaran partai Golkar," jelasnya.
Penulis: R-14/FEB
Teknologi
