PAMEKASAN, MADURATANI.COM- Dinas
Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, memastikan pencairan
bantuan program usaha garam rakyat kepada masing-masing kelompok usaha garam
akan sesuai dengan jadwal.
Kepala
DKP Pamekasan Nurul Widiastutik, Senin, menjelaskan lanbatnya pencairan bantuan
kepada para kelompok tani di Pamekasan selama ini terjadi karena terkendala
pendataan kelompok dan program yang diusulkan oleh masing-masing kelompok usaha
garam.
"Sekarang
ini kan tidak memerlukan pendataan lagi, sehingga kami tinggal mendistribusikan,"
kata Nurul.
Selain
sambung dia, jadwal distribusi dari Departeman Kelautan dan Perikanan di
Jakarta tahun lalu memang lambat dan baru diserahkan saat musim produksi garam
berlangsung.
Seharusnya,
sambung dia, pencairan dilakukan sebelum musim produksi garam, sehingga dana
bantuan yang dicanangkan oleh pemerintah itu bisa digunakan untuk kepentingan
petani garam.
"Kalau
tahun ini nampaknya tidak akan lambat lagi karena hal ini telah kami sampaikan
kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta," katanya.
Bantuan
untuk para petani garam di Pamekasan pada 2013 ini sebesar Rp4,5 miliar.
Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi garam sebagai upaya
menunjang program swasembada garam yang dicanangkan oleh pemerintah.
Nurul
juga menjelaskan, semula pemerintah berencana tidak akan memberikan bantuan
lagi kepada para petani garam di Pamekasan dengan alasan karena ada usul yang
disampaikan Komisi B DPRD Pamekasan.
Ketika
itu, Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi memintabantuan itu dicabut
karena tidak tepat sasaran, yakni bantuan dicairkan setelah masa panen garam
berlangsung.
Padahal,
seharusnya, bantuan itu dicairkan sebelum masa produksi garam, sehingga dana
bantuan bisa bermanfaat bagi kalangan petani garam.
"Tapi
berkat koordinasi yang kami lakukan, berikut sejumlah penjelasan mengenai
usul pencabutan bantuan, bahwa itu dilakukan sebagai bentuk protes, Pamekasan
kini kembali menerima bantuan," terang Nurul Widiastutik.(ant/rd/cn)
