Pedoman Media Siber
 |
| Aktivitas nelayan di tempat pelelangan ikan (TPI) Pesisir Pasongsongan, Sumenep, Madura, Jawa Timur (Dok.InfoMadura.com) |
INFOMADURA.COM, SURABAYA| Sejak empat
tahun yang lalu, Oki Lukito, aktivis dari Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir
Indonesia (HAPPI) mencatat, komitmen pembangunan sector perikanan dan kelautan
masih belum sepenuhnya menguntungkan perekonomian masyarakat pesisir. Pihaknya
mengambil sampel kemiskinan masyarakat di 632 desa pesisir yang masih dilanda
kemiskinan akut.
Ditambahkan oki, data itu dikemukakan sejak tahun 2011 lalu, dengan membeberkan masih lemahnya komitmen pemerintah dalam pembangunan sector kelautan dan perikanan.
Fenomena itu, lanjutnya, sangat bertolak belakang dengan amanah Undang-Undang sector kelautan dan juga pembangunan daerah pesisir yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan, perluasan lapangan kerja, budidaya ikan, kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, termasuk juga upaya menekan tingkat illegal fishing.
Di tahun 2011 saja, Oki mencatat sekitar 106 industri pengolahan ikan kolaps, kekurangan pasokan bahan baku menjadi masalah serius.
“Pemanfaatan fasilitas produksinya juga kecil, hanya sekitar 20 persen”, imbuh Oki di Surabaya seperti dilansir Kabarbisnis.com.
Anehnya lagi, kata Oki, wilayah Jawa Timur yang nota bene lumbung ikan, sangat tidak rasional jika terus menerus mengimpor ikan luar negeri seperti dari Bangladesh dan China.
Selain masalah peningkatan ekonomi daerah pesisir, Oki juga sempat mengkritisi aski pencemaran lingkungan dari limbah industry di semenanjung Pantura. Limbah itu dinilai penyebab menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan di Selat Madura, Selat Bali, Laut Jawa maupun di Samudera Indonesia.
Tak hanya itu, bahaya limbah juga mengancam perikanan di Muncar Banyuwangi, Mayangan Probolinggo, Prigi Trenggalek, Lekok Pasuruan bahkan di perairan laut Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura terkena imbasnya dan membuat aktivitas bongkar ikan ikut menurun. (fer/kbs/imc)
Teknologi
