Pedoman Media Siber
PAMEKASAN, INFOMADUA.COM| Dalam beberapa pekan terakhir, masalah bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang dikorupsi, santer jadi pembicaraan di masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pamekasan, Madura. Kabar terbaru, tim penyidik Polres Pamekasan, menetapkan pensiunan pegawai Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre XII Madura, Ahmad Yani, sebagai tersangka dalam kasus korupsi raskin ini.
Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, AKP Muhammad Nur Amin, Selasa (12/11). Keterlibatan Ahmad Yani dalam penggelapan kasus Raskin berdasarkan keterangan sejumlah saksi, termasuk di antaranya Kades Larangan Slampar, Mustahep (lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres). Sedang Yani merupakan pejabat Bulog yang mengatur strategi penggelapan bantuan raskin di Pamekasan.
"Yani sudah dikonfrontir oleh penyidik dengan beberapa saksi, termasuk Mustahep. Karena Mustahep tidak mau masuk penjara sendiri, akhirnya dia memberikan keterangan yang berkaitan dengan Yani," kata Nur Amin.
Kasus korupsi raskin di Desa Slampar, terungkap setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, Subianto, yang melapor ke Polres Pamekasan terkait adanya penggelapan raskin di desanya. Dalam laporan disebutkan bahwa raskin di desa itu hanya didistribusikan sebanyak tiga kali dalam setahun.
Penggelapan itu sendiri terjadi sejak tahun 2010 lalu yang mengakibatkan negara dirugikan Rp 2,6 miliar, serta untuk 30 kali ditribusi yang tidak sampai kepada masyarakat penerima. "Raskin yang digelapkan juga termasuk raskin ke-13 di desa tersebut berdasarkan laporan yang kami terima," imbuhnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, juga menahan Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Urip, atas dugaan penyelewengkan raskin di desanya. Kini Urip dititipkan pihak Kejari di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.
Sementara itu dari dewan, terungkap jika sudah banyak laporan masuk atas dugaan kasus korupsi raskin ini. Bahkan tidak hanya yang terjadi Desa Slampar, tapi hampir ada di semua desa di Pamekasan. Dan ini diketahui sejak program raskin digulirkan pada tahun 2008 lalu.
Bahkan hasil penelitian Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPP) di Pamekasan, kerugian negara yang diakibatkan karena penggelapan raskin, mencapai Rp 58,8 miliar per tahun.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, mengatakan kasus korupsi raskin merupakan fenomena gunung es yang hanya tampak atasnya saja. Karena itu, menurutnya perlu ada evaluasi menyeluruh tentang efektivitas bantuan raskin ke masyarakat kurang mampu.
"Karena nampaknya, Raskin ini hanya dijadikan proyek untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok di desa, ataupun di kecamatan dan Bulog sendiri," kata Khairul.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, cukup berdasar pengelola raskin mulai dari desa, kecamatan dan pihak Bulog sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak kejahatan program raskin. "Kuat dugaan, raskin dibuat bacaan orang-orang tertentu. Karena tak mungkin kalau tidak cukup bukti polisi dan jaksa akan menahan mereka (tersangka kasus raskin). Ini sungguh kejahatan yang luar biasa, negara dirugikan besar dari program ini. Makanya saya setuju kalau program raskin itu dihapus saja," pungkasnya. (pmk/yoc/bm)
Teknologi
