Pedoman Media Siber
SUMENEP,
INFOMADURA.com| Lahan sekolah dasar (SD)
di Kabupaten Sumenep dinilai masih rawan untuk disegel warga. Pasalnya status
lahannya masih bermasalah dan perlu penanganan pihak terkait.
 |
| Ist |
Berdasarkan informasi
yang dihimpun, jumlah sekolah yang saat
ini dalam ‘masalah’ berjumlah sekitar 40 sekolah dasar yang lahannya dalam
status bersengkata dengan
Hingga saat
ini, puluhan sekolah di Sumenep masih belum bisa berbuat banyak dengan masih
banyaknya sengketa lahan, yang berkaitan dengan hak kepemilikan warga, yang
tanahnya dibangun untuk kegiatan belajar mengajar sejak tempo dulu.
Kasus
penyegelan sekolah di mana-mana sering terjadi. Ini perlu disikapi serius oleh
seluruh pihak terkait dilingkungan Pemkab dan Kepala sekolah yang lahannya
masih dalam status sengketa, hendaknya terus melakukan upaya maksimal dengan
pemilik lahan, agar tidak terjadi lagi aksi penyegelan seperti yang sudah-sudah”,
ujar S. Rahman, pemerhati pendidikan dari Lembaga Edukasi Madura (LEM), Jum’at
(9/5/2014).
Pihaknya
juga mendesak mediasi koordinasi pemerintah dengan seluruh pemilik lahan terus
dilakukan, hingga mencapai kesepakatan baik. Ini menjadi penting, karena dalam
pandangan Rahman, apapun endingnya, pemerintah tak boleh menyerah apalagi
bertindak masa bodoh dan egois menghadapi situasi sulit tersebut.
“Ini
semata-mata demi menyelamatkan kegiatan belajar mengajar siswa tetap lancar.
Saya paham ini bukan masalah yang sederhana. Tetapi, apabila terjadi aksi
saling mempertahankan diri berlebihan, maka pendekatan bisa digunakan dengan
cara lain, semisal memiinta batuan tokoh masyarakat setempat, yang dimungkinkan
dapat menjembatani pemerintah dengan pemilik lahan”, lanjutnya.
Diakui Rahman,
kendala yang dialami pemerintah sejauh ini, karena mayoritas pemilik lahan yang
dijadikan gedung sekolah itu, terus bertahan dengan harga yang sangat mahal.
“Masyarakat
pemilik lahan itu tak mau kompromi dengan harga yang diinginkan pihak
pemerintah. Ini juga persoalan yang perlu disikapi dengan lebih dewasa dan
sangat mungkin melibatkan tokoh tertentu dilingkungan sekolah tersebut”,
pungkasnya.
Dikonfirmasi
sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sumenep, Ahmat
Sadiq, menjelaskan sekolah yang terlilit sengketa lahan merupakan hibah tahun
80-an. “Tanah hibah dijaman itu kebanyakan tak jelas”, ujarnya. (day/fer)
Teknologi
