Jakarta--Ketua
Dewan Pers Bagir Manan tidak sependapat dengan Pasal 307 dalam Rancangan
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Dalam pasal itu terdapat aturan mengenai berita bohong
dan akibat yang ditimbulkan.
"Kita harus memisahkan dua hal dalam pasal tersebut," ujar Bagir saat
dihubungi, Jumat 22 Maret 2013. Seperti yang tertuang dalam Pasal 307
ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau
pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau
kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."
Bagir mengatakan aturan yang melarang berita bohong berada pada
ranah jurnalistik. "Kalau keonaran adalah akibatnya, itu bukan ada pada
ranah jurnalistik," katanya.
Dia mengingatkan untuk tidak mengkhawatirkan aturan tersebut. "Tidak usah cemas, ikuti saja nanti seperti apa," ucapnya.
Sedangkan Pasal 307 ayat 2, disebutkan, "Setiap orang yang
menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat
mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan
tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau pidanan denda paling banyak Kategori II. Adapun
menurut Bagir, pasal itu berpotensi disalahgunakan oleh penegak hukum."
"Ini yang sulit, karena bagaimana cara membuktikan apakah keonaran
ditimbulkan oleh suatu pemberitaan bohong atau bukan," ujar Bagir. Dia
mengkhawatirkan aturan ini malah akan menjadi bumerang.
"Bisa saja penegak hukum mencari-cari pembuktian atau hubungan
kausal. Jadi sebaiknya tidak usah (menggunakan Pasal 307)," ujar Bagir.
Mantan Ketua Mahkamah Agung ini menyatakan jika pasal itu tetap
diberlakukan, maka akan menjadi aturan yang sewenang-wenang. "Jelas kita
tidak setuju dengan berita bohong, tetapi harus jelas bagaimana
penegakannya," ujar dia.(TEMPO.CO)
