Pedoman Media Siber
Sumenep (maduratani.com)
- Kalangan anggota dan pimpinan Komisi A DPRD Sumenep mulai tidak sejalan alias
bersebrangan dalam menyikapi usulan penambahan dana Pilkades tahun ini, yang
diusulkan oleh pihak Pemkab setempat.
Diketahui, permintaan
tentang penambahan dana Pilakades serentak itu diinginkan pihak eksekutif
sebelum dilakukan PAK atau pembahasan
perubahan anggaran.
Sementara diinternal
Komisi A (bidang hokum dan pemerintah) terlihat mulai tidak sejalan dan
interpretasinya terpecah alias tak seragam dalam menyikapi usulan Pemkab tersebut.
Rukminto, salah satu
anggota komisi itu malah menilai, permintaan Pemkab yang menginginkan
penambahan dana itu dinilai ngawur dan tidak rasional. Apalagi nominalnya
mencapai Rp 1,4 milyar.
"Permintaan
penambahan sebesar Rp. 1, 4 miliar itu sangat tidak rasional. Apalagi anggaran
sebelumnya sudah selesai disusun semenjak RKA hingga ditetapkan sebesar Rp 1,6
milyar. Loh, sekarang kok seenaknya minta tambahan anggaran sebesar itu?”,
tandas Rukminto, anggota Komisi A DPRD Sumenep kepada sejumlah wartawan.
Ironisnya lagi,
tambah Rukminto, surat pengajuan penambahan anggaran Pilkades mendahuli PAK. Hal
ini yang membuat pihaknya penuh tanda Tanya besar, mengingat pelaksanaan
Pilkades merupakan tatanan jelas dengan perencanaan matang dari awal.
“Lalu urgensinya
apa? Apa karena ada pergantian Kabag Pemdes lalu minta penambahan anggaran
Pilkades”, sindir Rukminto pedas.
Ia mengaku semakin
tak habis piker dengan sikap Pemkab yang tiba-tiba mengajukan tambahan dana
Pilkades, Sementara dari proses sebelumnya masih belum maksimal, disebabkan
belum ada pertemuan dan komunikasi politik ditingkat birokrasi eksekutrif
dengan legislative .
“Kita hanya ada
pertemuan sekali difasilitasi Sekda. Setelah itu dijanjikan ada pertemuan
berikutnya dengan Bupati, tapi tak pernah terealisasi hingga detik ini”,
imbuhnya.
Intinya, kata
Rukminto, pertemuan pertama saja belum menghasilkan keputusan satu meja antara
pihak eksekutif dengan Legilatif, tiba-tiba Pemkab mengajukan penambahan dana
Pilkades. Hal inilah yang kemudian membuatnya tampak gerah dengan sikap
eksekutif tersebut.
“Untuk itu, kami
tetap bersikukuh agar Pilkades dilakukan serentak satu hari, bukan 5 hari
seperti yang terpampang di jadwal. Saya sangat menyayangkan sikap Pemkab,
karena untuk urusan Pilkades serentak saja belum final , ini kok malah
minta tambahan anggaran”, cetusnya. (fr/yy)
Teknologi
