Sidoarjo - Penyelidikan
penyimpangan Program Penanganan Sosial Ekonomi Mastarakat (P2SEM)
anggaran APBD I tahun 2008 jilid 2 bakal dilakukan oleh Kejaksaan
Negeri(kejari) Sidoarjo.
Pasalnya saksi kunci terpidana
Nasrullah mantan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo dari PKNU yang sudah
dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung sudah dieksekusi dan di
jebloskan penjara ke Lapas Delta Sidoarjo.
Kasi Pidsus Kejari
Sidoarjo Irwan Setiawan menjelaskan pihaknya hanya tinggal menunggu
nyannyian terpidana Nasrulloh soal perbuatannya yang dianggap merugikan
keuangan Negara sebesar Rp 176,9 juta."Kuasa hukum hukum Nasrullah
pernah meminta kita untuk melakukan penyelidikan terkait adanya pihak
lain yang dianggap bertanggung jawab atas program P2SEM yang dikelolah
terpidana," terangnya, Rabu(3/4/2013).
Lanjut Irwan, selama ini
kita sudah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan kepada semua
orang yang terlibat secara langsung terkait bantuan hibah P2SEM yakni
pengobatan gratis di Desa Prasung Kecamatan Buduran itu. "Kami juga
sudah memanggil semua orang yang terlibat, termasuk anggota DPRD
Sidoarjo Habibulloh yang menggantikan terpidana melalui Pergantian
Antar Waktu (PAW), juga sudah dimintai keterangan sebagai pengurus
program Nasrullah," ungkap Irwan.
Namun sayang, Irwan tak
bersedia menjelaskan hasil penyelidikan saksi Habibullah itu. Dalihnya,
kasus ini masih terlalu dini untuk diungkapkan di publik. "Demi
kepentingan penyelidikan tidak semua bisa kita utarakan. Yang jelas dari
inti keterangan Habibulloh mengelak," imbuhnya.
Masih kata
Irwan, Kejari berharap Nasrullah bersedia secara gamblang mengungkap
kasus ini, dan bukan malah pasang badan. "Jilid kedua akan segera
terungkap, jika Nasrullah membeberkan semuanya siapa saja yang
bertanggungjawab dalam program P2SEM itu," tambahnya.
Diberitakan
sebelumnya, ketika bantuan hibah dari Badan Pemberdayaan
Masyarakat(Bapemas) Pemprov Jatim Tahun 2008, lembaga yang dikelolah
terpidana mendapat kucuran dana sebesar Rp 200 juta. Kemudian anggaran
tersebut digunakan untuk pengobatan gratis, pengasapan nyamuk demam
berdara dan kerja bakti. Namun dari semua anggaran yang gunakan ada Rp
176.9 juta yang tidak bisa di pertanggung jawabkan.[isa/ted/bjt]
