Sebanyak 55 pengusaha tembakau di Bojonegoro, Jawa Timur masih belum
melunasi pinjaman dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) 2012
dengan jumlah mencapai Rp2,3 miliar sampai batas terakhir pengembalian
31 Maret.
Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Perhutanan dan
Perkebunan (Disthutbun) Bojonegoro, Khoirul Insan, Rabu (17/4/2013)
mengatakan, pengusaha yang belum mengembalikan DBH CHT itu sudah
dipanggil 4 April lalu.
Mereka, lanjut dia, minta membuat
secepatnya mengembalikan kekurangan DBH CHT itu dengan mempertimbangkan
batas terakhir pengembalian sudah lewat, selain sudah akan memasuki
musim tanam tembakau kemarau ini.
"Mereka sebenarnya sudah
mengangsur pinjaman, tapi belum lunas. Besarnya pinjaman yang masih di
pengusaha berkisar Rp10 juta sampai Rp200 juta/pengusaha," jelasnya.
Dari
keterangan yang diperoleh dari pengusaha, mereka belum bisa melunasi
pinjaman karena tembakaunya masih belum dibayar pembeli, tapi ada juga
yang tembakaunya masih belum laku.
Oleh karena itu, Insan optimistis para pengusaha yang masih memiliki pinjaman itu masih bisa mengembalikan pinjaman DBH CHT.
"Pengembalian akan terus bertambah. Misalnya, setelah pengusaha dikumpulkan ada juga yang langsung mengangsur," ucapnya.
Namun
kalau para pengusaha itu tidak bisa mengembalikan pinjaman DBH CHT
hingga batas yang ditentukan akan mendapatkan sanksi tidak bisa
mengajukan permohonan pinjaman DBD CHT 2013.
"Selain pengusaha
ada juga satu kelompok tani yang belum bisa melunasi pinjaman, tapi
jumlahnya tidak besar. Lima kelompok tani lainnya yang juga mengajukan
pinjaman semuanya sudah lunas," tandasnya.
Ia menjelaskan,
alokasi DBHCHT pada 2012 sebesar Rp8,64 miliar dengan jumlah peminjam
sebanyak 126 pengusaha dan enam kelompok tani di Kecamatan Sugihwaras.
Menurut
dia, pemohon yang mengajukan pinjaman harus memenuhi persyaratan di
antaranya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta
memanfaatkan angunan.
"Pengusaha tembakau maupun kelompok tani
dikenakan bunga 1 persen, untuk kepentingan administrasi di Bank Jatim.
Peminjam tahun lalu juga tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman sebelum
melunasi tunggakannya," tambah Kepala Dishutbun Akhmad Djupari.(Ant/we)
