Pedoman Media Siber
Pasalnya, gaji PNS dan pensiunan hanya dikurangi sedikit. Padahal anggaran yang tersedot untuk dua sektor itu tidak kalah banyak dibanding subsidi BBM.
Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan menuding pemerintah hanya membebankan dampak kenaikan BBM subsidi kepada rakyat. Sementara pemerintah sendiri tidak mau berkorban demi menjaga defisit anggaran karena membengkaknya subsidi. Terbukti dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), gaji pegawai dan belanja kementerian dipotong sedikit saja.
"Kenaikan BBM subsidi harus ditanggung oleh rakyat dan tidak diikuti pengorbanan pemerintah. Belanja kementerian hanya dipotong Rp 7,1 triliun dan belanja pegawai yang berkurang cuma Rp 1,4 triliun," ucap Farhan di Seknas FITRA, Mampang, Jakarta, Minggu (2/6).
Bukan hanya itu, berkaca pada realisasi APBN tahun lalu, pemerintah tidak mampu menyerap semua anggaran dan masih sisa dalam bentuk SAL Rp 56,1 triliun. Selain itu dari keseluruhan belanja pegawai 35 persen digunakan untuk membiayai pensiun.
FITRA menilai anggaran gaji pegawai dan pensiunan PNS bisa ikut dipotong sehingga tak perlu menaikkan harga jual BBM subsidi. "Subsidi BBM tidak tepat sasaran memang, tapi kalau dikurangi pemerintah harus banyak berkorban dengan menghapus. inefisiensi," tegasnya.
Farhan sangat menyesalkan keputusan pemerintah yang tidak diikuti pengorbanan pemerintah sendiri. Rakyat dipaksa sengsara dengan harus menanggung beban subsidi, sedangkan PNS, khususnya pensiunan, sama sekali tidak diajak berkorban bahkan tanggungannya semakin besar.
"Itu pensiun salah pemerintah sendiri kenapa harus sampai anak cucu. Di (belanja pegawai) kan anggaran juga terpakai cukup banyak. Rakyat harus menanggung dampak BBM, tapi pemerintah tidak mau berkorban. Ini tidak adil," tutupnya.
[noe/mdk]
Teknologi
