Sumenep, MADURATANI.com-
Banyaknya balai desa yang belum difungsikan sebagai kantor pemerintahan desa mendapat sorotan
tajam dari banyak kalangan. Baihaki salah satu aktivis dari Maduratani
Institute menilai, masih banyaknya balai desa yang tidak difungsikan itu bisa
berimbas pada kurang maksimalnya roda pemerintahan desa.
“Kalau balai desanya
saja tidak difungsikan sebagai mana mestinya, ini bisa berdampak pada pelayanan
public. Taruh contoh saja, orang yang butuh tanda tangan kepala desa, harus
kerumah kepala desa yang bersangkutan”, protesnya.
Untuk itu pihaknya
mendesak Bupati Sumenep agar segera memerintahkan Bagian Pemdes Pemkab untuk
segera mengkoordinasikan persoalan tersebut terhadap para kepala desa yang
belum memberlakukan jam kantor.
“Kami lihat hanya
beberapa desa saja yang ngantor di balai desa. Seperti beberapa desa di
kecamatan Lenteng malah sudah jalan. Kalau diterapkan system ngantor begitu
enaknya lagi memudahkan masyrakat yang hendak ketemu kepala desanya dan
aparatur yang lain”, pungkasnya. (fer/yun/Ist)
