Hiruk
pikuk pemburuan Komjen Pol (Purn) Susno Duadji telah usai. Setelah selama
sembilan hari terus diburu, Susno menyerahkan diri untuk menjalani pidana
penjara 3,5 tahun, di LP Cibinong, Bogor, Jawa Barat Kamis (2/5) malam.
Fakta bahwa Susno
Duadji menyerahkan diri sangat memukul institusi penegak hukum, terutama Kejaksaan
Agung, karena secara kasat mata menunjukkan lemahnya fungsi intelijen lembaga
itu.
Kejagung mesti terus berbenah menguatkan satuannya dalam penegakan hukum.
Contoh kasus Susno sesungguhnya memalukan, karena menunjukkan lemahnya fungsi
intelijen yang dimiliki Korps Adhyaksa.
Lalu siapa yang
meyakinkan Susno Duadji sehingga mau menyerahkan diri?
Peran itu ternyata ada
pada Jaksa Agung Basrief Arief, bukan prestasi tim eksekutor yakni, Kejaksaan
Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel apalagi tim
intelijen Kejagung.
Jaksa Agung mengaku sangat hati-hati dalam mengeksekusi Susno. Saking
hati-hatinya, dia merahasiakan upaya eksekusi dari pejabat-pejabat Kejagung
lainnya agar niat baik Susno menyerahkan diri terlaksana.
"Bahkan Wakil
Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung Muda
Intelijen (Jamintel) tidak saya beritahukan," kata Basrief, di Jakarta,
Jumat (3/5).
Dalam memburu
terpidana, khususnya terpidana korupsi tidak mudah. Sebab yang dihadapi adalah
penjahat kerah putih, intelektualnya tinggi, dan memiliki jaringan yang kuat.
Maka, memerlukan
tenaga intelijen yang mumpuni dalam melacak, mengidentifikasi, menginformasi,
dan memastikan jalannya eksekusi agar tidak gagal.
Peristiwa gagalnya eksekusi Susno, bukanlah pertama kali terjadi. Kejagung juga
pernah mengalami peristiwa yang memalukan tersebut.
Meskipun sudah ditangkap
namun, Bupati Kepulauan Aru, Maluku, Theddy Tengko terpidana perkara
korupsi dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, tahun anggaran 2006 - 2007
senilai Rp 42,5 miliar, berhasil melarikan diri dan hingga kini belum
ditangkap.
