Kepolisian RI mengeluarkan kebijakan baru terkait ajudan bagi pejabat
kepolisian, Selasa (29/4/2014). Mulai saat ini, pejabat tertinggi di
tingkat Kepolisian Resor (Polres) sudah tidak diperkenankan mendapatkan
pengawalan dari ajudan.
Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti, dari 400.000 anggota Polri,
hampir sebagian besar ditempatkan di jajaran Polres. Mereka difungsikan
untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Personel Polri 80 persennya ada di Polres dan Polsek. Nah, yang di
Polres ini jangan dijadikan ajudan. Optimalkan saja untuk pelayanan.
selama ini tidak ada aturan resmi yang menyatakan bahwa pejabat di
tingkat Polres maupun di bawahnya boleh menggunakan ajudan.
Aturan yang sama juga berlaku bagi pejabat di tingkat Kepolisian
Daerah (Polda), kecuali bagi Kapolda. jika ada Kapolres ataupun pejabat
Polda yang ingin menggunakan ajudan, sebaiknya merekrut sopir atau
sekretaris pribadi.
Selain itu, lanjutnya, dapat pula merekrut pegawai negeri sipil
menjadi ajudan. Dari dulu yang diizinkan pakai ajudan itu cuma Kapolda.
Biar anggota yang sudah dikerahkan ke Polres-Polsek ini diberdayakan
untuk operasional. (eru/ipj)
