Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (purn) Kivlan Zen mengaku tahu
persis bagaimana peristiwa penculikan aktivis 1998. Menurutnya peristiwa
ini tidak tepat disebut penculikan.
Kivlan mengisahkan saat itu berdasarkan laporan intelijen, ada gerakan yang mau mengacaukan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR. Kesatuan Den 81 milik TNI, sebagai tim penanganan teror pun diberi perintah untuk menangkap sejumlah aktivis.
"Mereka
mau melakukan aksi bom itu. Aktivis yang di Tanah Tinggi di Bekasi.
Jadi, dengan demikian mereka itu ditangkap bukan diculik. Secara hukum
itu merupakan kebijakan negara," ujar Kivlan usai acara diskusi di
Warung Daun, Selasa (6/5).
Kivlan menambahkan, usai ditangkap,
ketiga belas aktivis yang saat ini disebut-sebut hilang telah
dibebaskan. "Kita sudah bebaskan tetapi kalau sudah di luar diculik ya
kita enggak tahu," katanya.
Jadi, lanjut Kivlan, Prabowo Subianto
yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad tidak terlibat dalam
kasus-kasus yang disebut sebagai pelanggaran HAM atas penculikan.
Prabowo, saat itu hanya menjalankan tugas untuk mengamankan Jakarta.
"Wiranto yang memberi perintah," katanya.
Seperti
diketahui, hingga kini 13 aktivis masih hilang pasca-kerusuhan Mei
1998. Banyak pihak yang menuding kalau Prabowo biang dari hilangnya para
aktivis itu.
Sebelumnya Kivlan beberapa kali menyebut Prabowo hanya melakukan
tindakan 'pengamanan' terhadap 9 aktivis yang lain dan kini mereka sudah
kembali. Beberapa diketahui sudah bergabung ke Gerindra .
Tindakan oleh Prabowo itu, kata Kivlan, dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan sebelum sidang umum MPR 1998. Soal 13 yang masih hilang hingga kini, Kivlan menuding adanya 'operasi sampingan' yang bergerak.
"Di
mana-mana operasi militer itu dilakukan ada yang namanya double agent,"
kata Kivlan yang pernah mendeklarasikan diri sebagai capres pada 2009
silam ini.
